AMBOINA

16 Desa di Ambon Terancam tak Dapat ADD Tahap II

ilustrasi

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Sebanyak 16 desa yang ada di Kota Ambon terancam tidak akan mendapatkan alokasi dana desa (ADD) tahap II jika sampai batas waktu yang ditentukan belum juga memasukan laporan rancangan anggaran (LRA) dan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya.

Pemerintah kota Ambon sendiri memberikan batas waktu hingga akhir tahun 2017 bagi 16 desa yang belum memasukan LRA dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa di tahap pertama.

Belasan desa yang hingga saat ini belum memasukan sejumlah syarat itu yakni, Desa Batu Merah, Galala, Waiheru, Laha, Amahusu, dan sebagian besar desa di Kecamatan Leitimur Selatan.

Hingga saat ini baru 14 desa yang memasukan LRA dan laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD tahap sebelumnya. Ke-14 desa itu yakni Desa Hative Kecil, Negeri Hukurilla, Desa Nusaniwe, Desa Wayame, Desa Passo, Negeri Rutong, Desa Nania, Desa Tawiri, Desa Latta, Desa Waiheu, Negeri Silale, Desa Poka, dan Desa Negeri Lama.

“Karena memang 14 desa ini sudah memasukkan pelaporan Laporan Rancangan Anggaran (LRA) tahap I jadi mereka berhak untuk mendapatkan ADD tahap II,”jelas Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolah Keuangan Kota Ambon, Apries Gasprez.

Dia menjelaskan, untuk pencairan tahap kedua desa-desa tersebut akan mendapat alokasi anggaran sebanyak 40 persen dari jumlah yang sudah ditetapkan,”Sedangkan ADD tahap I yang lalu mereka ini sudah menerima sebesar 60 persen,”tambah dia.

Dia mengatakan, pihaknya masih memberikan waktu bagi desa dan negeri yang belum memasukkan LRA tahap I sampai dengan akhir tahun. Bagi desa-desa yang belum memasukan syarat tersebut hingga batas waktu yang ditentukan maka akan menerima risiko.

“Karena bagi desa dan negeri yang belum memasukkan LRA tahap I pasti akan menerima risiko,”ujarnya.

Risiko yang diterima bagi desa yang tidak memasukan LRA yaknidesa-desa itu tidak akan menerima ADD tahap II alias hangus. Karena itu dia meminta desa-desa yang belum memasukan LRA agar segera menyelesaikannya.

“Ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan oleh desa dan negeri yang belum memasukkan LRA tahap I karena sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat bahwa 10 persen yang dialokasikan pada ADD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon 2017,”tambah dia. (SMH)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top