MALUKU

DPD RI Agendakan Pembahasan Lumbung Ikan Nasional untuk Maluku

wakil Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba

AMBON,SERAMBIMALUKU.com – Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas perkembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN), ruas jalan di Taman Nasional (TN) Manusela dan Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku yang dihitung dari luas wilayah laut Maluku.

Sesuai rencana rapat tersebut akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 Desember mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Purba, usai pertemuan Tim Komite II DPD RI dengan Gubernur Maluku Said Assagaff bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara serta pihak Balai Taman Nasional (TN) Manusela.

“Hal yang akan kita bicarakan terkait kabar perkembangan Maluku Lumbung Ikan Nasional (LIN). Untuk ini, secara khusus kita akan melakukan pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Nanti setelah matang, baru dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti,” terang Purba.

Dia mengaku pihaknya akan mendukung Pemerintah Provinsi Maluku, untuk mendapatkan kejelasan nasib terkait pernyataan Presiden Joko Widodo yang berjanji DAU Maluku yang bakal dihitung berdasarkan luas wilayah laut daerah ini.

Permasalahan berikut yang akan ikut dibahas, lanjut Purba, yakni soal status jalan trans Pulau Seram yang melintasi Taman Nasional (TN) Manusela.

“Supaya kita bisa mencari jalan keluar seperti apa terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku dan Maluku Utara, namun berada dalam wilayah Taman Nasional yang merupakan kewenangan Taman Nasional (TN) Manusela itu,” tutur Purba.

Intinya, menurut Purba, pembicaraan ini penting termasuk juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar mendapatkan kejelasan terkait kerja sama antara Balai TN Manusela dan Balai Jalan, soal ruas jalan yang sangat vital bagi sejumlah kawasan di Pulau Seram ini.

“Yang berikut, kita akan bicarabtentang Blok Masela. Kita akan mendorong masukan dari Pak Gubernur agar bisa terjadi percepatan. Karena kalo PUD-nya baru ada di tahun 2019, berarti tahun 2025 baru mulai. Lama sekali itu. Artinya jangan jadi angin surga. Tapi saya tau persis mereka kerja keras. Jadi nanti kita tanya percepatannya seperti apa,” terangnya.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan Tim Komite II DPD RI yang dipimpin Ana Latuconsina, Gubernur Maluku Said Assagaff mengeluhkan tidak jelasnya nasib DAU Maluku yang dijanjikan Presiden Joko Widodo akang dihitung berdasarkan luas wilayah laut daerah ini.

“Pada Tanwir Muhammadiyah bulan Februari 2017, saat memulai sambutan, Pak Presiden Joko Widodo katakan, Pak Gubernur ini sudah tiga kali ketemu saya dan ngomel tentang Dana Alokasi Umum Maluku yang dihitung dari laut. Artinya beliau mengingatkan kembali janjinya soal DAU tersebut,” ungkap Assagaff.

Saat itu juga, menurut Assagaff, dirinya juga meminta dukungan dan perhatian Menteri Keuangan yang saat itu diwakili Wakil Menteri Keuangan. Termasuk mendapat dukungan dari Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Satu minggu setelah itu, saya minta ijin ketemu Menteri Keuangan, yang hadir di situ Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen. Lalu Dirjen bilang, Pak Gub kami sudah hitung, dan kita sudah mulai berikan sejak tahun 2008. Kami sudah berikan haknya itu. Ini sudah naik tiap tahun 50 milyar rupiah. Saya bilang, kok saya tidak tahu,” papar Assagaff.

Dia mengaku heran, jika tahun 2008, berarti saat itu dirinya sementara menjabat sebagai Wakil Gubernur. Kok dia tidak tahu.

“Jika ada begitu, mestinya diumumkan. Bukan dengan perhitungan yang ada-ada dikasi ke saya. Tiap tahun naik 50 milyar rupiah, itu naik yang biasa. Mana yang khusus? Kan itu statemen dan janji kepala negara, mestinya dicari jalan keluarnya dong,” tandas Assagaff.

Sementara terkait lumbung ikan nasional, Assagaff katakan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak meminta uang tapi meminta adanya regulasi. Aturan-aturan mengenai penangkapan ikan di wilayah kepulauan, yang mungkin bisa dipermudah.

“Waktu itu saya dapat laporan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 16 kementrian yang terlibat terkait LIN sudah paraf untuk peraturan presiden mengenai LIN. Yang belum paraf adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Padahal kalau sudah diparaf, dikirim ke Sekneg lalu tinggal dikirim ke presiden,” ujar Assagaff.

Sayangnya, menurut Assagaff, sampai sekarang tidak kunjung jelas, kabar nasib Lumbung Ikan Nasional tersebut.(SMJ)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top