KRIMINAL

Korupsi Dana Desa, Bendahara Negeri Kilang Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon, AKP Teddy

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Bendahara Negeri Kilang, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Stavanus Latuheru resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dan Desa tahun 2016 sebesar Rp 665.225.000.

Penetapan Stevanus sebagai tersangka dilakukan penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan, Selasa (9/1/2018).

Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon, AKP Teddy mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, penyidik menemukan bukti adanya keterlibatan Stavanus dalam kasus korupsi ADD dan DD di Negeri Kilang.

“Dari hasil gelar perkara tadi (kemarin), Stavanus ditetapkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dia langsung ditahan,”ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan juga terungkap bahwa perbuatan Stavanus telah merugikan kerugian Negara sekitar Rp 251.718.550. Tapi potensi kerugian tersebut masih bisa bertambah hingga mencapai Rp 401.289.000. “Kerugian dari pemeriksaan BPK kita tidak tahu berapa. Tapi kerugian bisa berada antara tengah tengah Rp 251.718.550 dan Rp 401.289.000,” ungkap Teddy.

Dikatakan, penyidik akan meminta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Maluku. Setelah itu, tersangka akan diperiksa kembali untuk kemudian dilakukan tahap I. “Saksi yang diperiksa sebanyak 43 orang. Setelah itu, tersangka juga akan diperiksa tambahan dan berkas perkaranya akan dikirim ke Jaksa dalam tahap I,” tandasnya.

Atas perbuatannya itu, penyidik menjerat Stavanus dengan Pasal 2 dan 3 Undang Undang Tipikor junto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Kasus dugaan korupsi ADD di Negeri Kilang ini sebelumnya juga mneyeret almarhum Johanes Pattihauwean yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa Kilang.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan dua warga Negeri Kilang yakni SL dan MDS, ke SPKT Polres Ambon pada tanggal 4 Oktober 2017 lalu. Dalam penyelidikan kasus itu, penyidik kemudian mengantongi dua nama tersangka yakni Bendahara dan Sekretaris Desa Kilang. Kedua pejabat Pemerintah Desa Kilang ini diduga menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi mereka.

Kasus itu berawal ketika anggaran ADD dan DD dikucurkan pemerintah tahun 2016. Ratusan juta anggaran Negeri itu ditransfer melalui rekening desa.

Uang tersebut rencananya akan dipakai untuk membangun 3 infrastruktur Desa Kilang. Diantaranya sarana jalan, pendidikan dan saluran air bersih dengan total sebesar Rp 658.186.000. Dari ratusan juta rupiah itu, dibagi masing masing Rp 207.080.000 untuk pembangunan fisik sarana air bersih, sarana jalan rabat beton Rp 119.000.000 dan pembangunan sarana prasarana pendidikan PAUD sebesar Rp 450.000.000.

Tapi oleh kedua tersangka yang dikerjakan hanyalah 2 yakni pembangunan sarana air bersih dan anggaran jalan rabat beton di Desa Kilang. Sementara untuk anggaran pembangunan sarana prasarana pendidikan pembangunan PAUD, sama sekali tidak dibangun. Meski pembangunan PAUD fiktif, namun terperinci adanya anggaran sebesar Rp 48.000.000 yang digunakan untuk pembelian material dan bahan-bahan yang telah rusak karena tidak layak untuk dipakai. (SMN)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top