POLITIK

SA Dinilai Terapkan Standar Ganda, Kalau Predikat Bahagia Mau Miskin Tolak

Said Assagaff

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Wacana soal kemiskinan di Maluku terus menjadi pembahasan publik dalam beberapa bulan terakhir.

Wacana ini semakin kencang mengemuka, setelah Gubernur Said Assagaff secara terbuka mengaku bahwa urusan kemiskinan di Maluku menjadi tanggung jawab bupati wali kota. Pernyataan ini disampaikan kepada waratwan dalam satu kesempatan wawancara dan rekaman videonya langsung menjadi viral di media sosial.

Pernyataan Said Assagaff ini kemudian menimbulkan polemik hebat di masyarakat hingga ke dunia maya. Banyak yang membela Assagaff tapi banyak pula yang mencemooh pernyataannya itu, karena dianggap lepas tangan atas masalah yang terjadi.

Publik Maluku semakin dibuat heboh setelah Assagaff kembali berbicara soal kemiskinan dan menantang calon gubernur lainnya untuk berdebat soal masalah tersbeut. Dia bahkan mengajak kampus untuk dapat mendorong debat tersebut. Ketika itu Assagaff mengungkapkan pernyataan itu saat mengukuhkan tim Relawan Said Assagaff (Relasi) di Wailela Café pekan kemarin.

“Di Maluku ada yang bilang kita miskin nah mari kita berdebat soal itu, banyak yang tidak paham mari kita berdebat,”tegas Assagaff saat itu.

Dari data Badan Pusat Statitistik (BPS) tahun 2016, menempatkan sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Assgaff sendiri tidak mengakui data BPS tersebut, karena menurut dia data BPS itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, termasuk sejumlah indikator yang dipakai untuk menentukan peringkat provinsi termiskin di Indonesia.

“Maluku Papua NTT itu beda indikatornya, mau saya kasih contoh ketika dia (BPS) turun ke kampung-kampung dia tanya makan daging satu minggu berapa kali, itu kan tidak cocok dengan Maluku orang. Makan daging itu ingin protein, ikan itu punya protein lebih banyak daripada daging,”ungkapnya.

Menangapi pernyataan Assagaff itu, pengamat politik dari Universitas Pattimura Ambon, Said Lestaluhu mengatakan BPS merupakan lembaga yang kredibel sehingga data yang disampaikan tentu dapat dipertanggung jawabkan.

Dia menilai pernyataan Assagaff soal rilis BPS mengindikasikan kalau calon petahana itu tidak mengakui data BPS yang menempatkan Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia.

“BPS itu lembaga yang telah diakui dan punya kreadibilitas, mereka bukan partai politik yang semua pernyataanya penuh dengan tanda tanya. Saya kira semua sudah jelas Maluku masuk dalam posisi tiga termiskin itu berdasarkan fakta,”paparnya kepada waratwan, Rabu (27/12/2017).

Dia megaku wacana soal kemiskinan di Maluku ini terus menggelinding dan jika hal itu tidak dapat disikapi secara baik oleh para tim sukses pasangan Said Assagaff-Andersias Rentanubun, bukan tidak mungkin wacana tersbeut justru akan menjadi bumerang.

“Kalau para tim tidak mampu mengontrol diri untuk menepis dengan halus semua isu yang berkembang, apalagi sampai melakukan tindakan yang merugikan, maka akan membuat penantanga memiliki peluang semakin besar untuk memenangkan pertarungan,”ujarnya.

Koordinator Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Maluku, Rahman Ibrahim juga ikut mengkritik Said Assagaff soal pernyataannya terkait rangking kemiskinan di Maluku.

Menurut dia selaku seornag pemimpin, Assagaff harusnya bijak dalam menyikapi masalah tersebut dan tidak harus melempar tanggung jawab kepada orang lain, atau malah menantang berdebat calon lainnya terkait masalah tersebut.

“Ini kan aneh, sebagai seorang pemimpin daerah maka dia sebaiknya harus mencari solusi bukan sebaliknya menyalahkan orang lain atau menantang berdebat, ini kurang fair,”sebut dia.

Dia juga menyindir sikap Said Assagaff yang hanya mau menerima penilaian yang bersifat positif dan tidak mau menerima hal yang negatif dalam kepemimpinannya. Menurut Ibrahim, cara tersebut adalah cara pemimpin yang tidak mau mengakui kelemahannya.

“Ini kan namanya standar ganda, Nanti kalau Maluku disebut peringkat kedua Provinsi terbahagia mau terima, tapi kalau Maluku disebut provinsi termiskin ketiga tidak mau terima,”sindirnya.

Tanggapan berbeda disampaikan oleh Konsultan politik pasangan SANTUN, Barkah Pattimahu yang menyebut pernyataan Assagaff yang terkesan menolak data BPS soal kemiskinan dan menantang calon lain untuk berbedat soal masalah tersebut akan mengilhami pemerintah pusat untuk emmakai indikator-indikator yang lebih tepat untuk mengukur masalah kemiskinan di daerah.

“Terkait ajakan SA agar lembaga akademisi perbanyak membuat evebt debat, justru menjadi poin penting dari sebuah proses demokrasi yang semakin maju,”kata Barkah dalam sebuah pernyataan di facebook.

Menurut dia dengan debat terbuka, rakyat tidak lagi dijejali dengan atribut berisi slogan semata tapi lebih dalam dapat menyentuh kandidat dan pikiran-pikirannya. Dengan debat antara calon gubernur kata dia, komunikasi dua arah juga akan terjadi sehingga masyarajat bisa menilai dengan baik.

“Debat tak dianggap hal tabu, debat bukan baku tantang untuk debat kusir tidaka da arah,”katanya. (SMN)

(SMG)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top