KRIMINAL

Setahun Sudah Kasus Korupsi Gunung Botak Mengendap di Kejaksaan, Ada Apa?

Kawasan Gunung Botak, di Pulau Buru

AMBON,SERAMBIMALUKU.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Wilayah Maluku menilai Kejaksaan Tinggi Maluku tidak serius menangani kasus dugaan gratifikasi penataan kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang melibatkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha M. Nanlohy.

Sekretaris GP Ansor Provinsi Maluku, M Azis Tunny mengungkapkan kasus ini sudah bergulir di kejaksaan tinggi Maluku hampir setahun lamanya. Martha Nanlohy juga sempat bolak balik kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan. Sayangnya belakangan kasus tersebut mulai redup.

“Kami menilai ada unsur ketidak-seriusan dari kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus suap Gunung Botak ini,” kata Sekretaris GP Ansor Wilayah Maluku, M. Azis Tunny kepada pers di Ambon, Selasa (30/5/2017).

Dia menjelaskan PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) selaku perusahaan yang terlibat dalam proyek pengangkatan sendimen di sungai Anahoni, kawasan tambang emas di Gunung Botak diduga telah menyuap Martha Nanlohy dengan mentransfer uang senilai Rp.4,6 miliar ke rekening pribadi Nanlohy selaku kepala dinas.

Menurutnya, baik Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku maupun Direktur Utama PT. BPS Mintaria Loesiahari sudah diperiksa kejaksaan sejak bulan Juni tahun lalu, namun sampai saat ini tampak tidak ada progres apa-apa terkait kelanjutan kasus tersebut.

“Jangan sampai gara-gara kasus korupsi Gunung Botak ini lantas menjatuhkan kredibilitas kejaksaan sebagai lembaga hukum. Masa sudah setahun diproses tapi tidak jelas penanganannya seperti apa,” sesalnya.

Dia menegaskan, kalau kejaksaan berkomitmen menjadikan kasus suap Gunung Botak ini sebagai prioritas utama sebagaimana janji Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Manumpak Pane, maka seharusnya berkas penyidikannya sudah harus segera dirampungkan untuk dilanjutkan ke persidangan. Azis mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi proses hukum yang sedang berjalan. Sebab, lanjut aktivis lingkungan ini, ada indikasi kejaksaan hendak menghentikan kasus ini.

“Jangan kira kami tidak memantau perkembangan kasus ini. Jangan sampai kami sampaikan mosi tidak percaya kepada Kejaksaan Tinggi Maluku. Kami tidak akan diam membiarkan sandiwara hukum berlangsung di kejaksaan,” tandasnya.

Untuk sekedar diketahui, Martha Nanlohy telah menerima dua kali setoran dari PT. BPS. Pertama pada bulan November, dan berikutnya Desember 2015. Jadi total uang PT. BPS yang masuk ke rekeningnya berjumlah Rp.4,6 miliar. PT. BPS ini akan menyetor setiap bulannya ke rekening pribadi milik Nanlohy sebesar Rp.2,3 miliar hingga bulan April 2016, sehingga total uang yang akan masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp.13,8 miliar.

Nilai ini berbeda dengan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Kadis ESDM. Dalam SPK itu disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT. BPS adalah penataan lokasi penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea, Kabupaten Buru. Waktu pelaksanaan pekerjaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT. BPS dengan nilai pekerjaan Rp.5.140.300.000,- dan dibayar secara berangsur.

Menurut Azis, Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku telah melanggar Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegaskan, penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Meskipun kepala dinas berdalih bahwa Rp.4,6 miliar itu dana hibah, namun sesuai aturan, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD. Bukan parkir di rekening kepala dinas. Ini sudah terindikasi suap, karena yang dikelolah itu sendimentasi emas yang tentu akan menguntungkan perusahaan mana saja yang ditunjuk menangani sendimen di Gunung Botak,” katanya. (SMA)

Click to comment

BERITA POPULER

To Top