KRIMINAL

ADD 82 Desa Diduga Disunat, LSM Lapor Kejati Maluku

ilustrasi

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Kasus dugaan penyelewenangan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017 yang diduga melibatkan pejabat di kabupaten Buru resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kasus tersebut dilaporkan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintah (DPK LP3) NKRI Buru ke Kejati Maluku setelah LSM ini mendapati sejumlah bukti adanya dugaan penyimpangan melalui investigasi ynag mereka lakukan.

Ketua Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (LP3) Achmad Tasalissa mengaku, pihaknya sengaja melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku lantaran kasus tersebut telah merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.

“Dengan berbagai bukti yang kami miliki, kami telah melaporkan kasus inis ecara resmi ke Kejati Maluku,”kata Achmad, Rabu (14/3/2018).

Dia menyebut berdasarkan data yang diperoleh kasus dugaan ADD itu tejadi di 82 desa di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Buru. Penyalahgunaan ADD itu telah merugikan Negara mencapai Rp 18 miliar.

“Ada beberapa kepala desa yang sudah kami konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan ADD 2017 di Buru. Salah satunya yakni kepala desa Sawah, Husen Mukadar yang mengatakan, sampai saat ini ADD yang diterima pihaknya baru sekitar 20 persen atau 100
juta dari total anggaran yang harus diterima yakni Rp 500 juta,” paparnya.

Dia menambahkan, bukan hanya desa Sawah, ada sekitar 82 desa lainya yang dikonfirmasi juga telah mengalami hal yang sama, yakni ADD tahun 2017 sampai saat ini belum diberikan dan rata-rata dari 10 kecamatan itu, hanya sebanyak 10 persen pemerintah Kabupaten Buru mencairkan ADD ke desa-desa.

“Kalau sesuai peunjuk teknis tentang penggunaan ADD sesuai dengan peraturan Mendagri tahun 2007, mestinya ADD ditransfer ke rekening desa, bukan langsung diberikan kepada kepala desa, ini kan sangat tidak memacu terhadap Juknis tersebut,” paparnya.

Dia mengaku masyarakat di desa-desa mengaku resah karena ADD mereka ikut dipotong oleh pemerintah Kabupaten Buru sebanyak 32 persen tanpa alasan jelas.

“Dari informasi 82 desa yang sampai saat ini baru menerima sebanyak 20 persen ADD tahun 2017, ADD juga mendapat potongan sebesar 32 persen. Dan pemotongan tersebut tidak diketahui apa alasan jelasnya, dan diperuntukan untuk apa,” paparnya.

Dia mengaku setelah resmi dilaporkan ke Kejati Maluku, pihak Kejati berjanji akan mengagendakan untuk turun langsung ke lapangan guna menelusuri kasus yang diduga merugikan Negara mencapai Rp 18 miliar tersebut.

“Kami tadi sudah melaporkan masalah ini kepada Kejati Maluku, dan mereka berjanji akan memproses dulu laporanya, dan dalam waktu dekat mereka akan turun ke pihak pemerintah kabupaten Buru untuk menindaklanjuti dugaan korupsi ADD tahun 2017 ini,’’ akunya.

Dia menambahkan terkait dugaan penyalahgunaan ADD tersebut, sudah ada 10 kepala desa yang siap menjadi saksi apabila dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

“Sudah ada sebanyak 10 kepala desa di Buru yang siap menjadi saksi atas penyalahgunaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buru ini. Untuk itu, kami berharap agar pihak Kejati bisa secepatnya memproses kasus ini untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dinegara ini,” paparnya. (SME)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top