MALUKU

Bupati Malteng Bantah Relokasi Warga Mausu Ane untuk Kepentingan Perusahan

Warga suku Mausu Ane di pedalaman Pulau Seram yang terkena musibah kelaparan
loading...

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua membantah upaya merelokasi ratusan warga suku Mausu Ane dari pedalaman Pulau Seram, untuk memuluskan langkah sejumlah perusahan yang ingin mengelola dan menguasai hutan di pulau tersebut.

“Tidak ada itu, dan saya kira hak adat masyarakat harus kita lindungi,”tegas Abua sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Jumat (27/7/2018).

Upaya merelokasi warga suku Mausu Ane dari pedalaman Pulau Seram tepatnya di kawasan pegunungan Morkelle oleh pemerintah kabupaten Maluku Tengah sempat ditentang berbagai pihak termasuk dari Komnas HAM perwakilan Maluku, lembaga keagamaan dan lembaga kemanusiaan lainnya.

Komnas HAM bahkan menilai pemkab Maluku Tengah telah gagal dalam melindungi hak azasi masyarakat adat Mausu Ane selama ini. Sementara sejumlah pihak menilai bahwa upaya relokasi warga suku Mausu Ane tidak tepat karena hutan selama ini telah menjadi rumah dan sumber kehidupan bagi mereka.

Menurut Abua kekhawatiran tersebut ada benarnya namun, hak dasar warga suku Mausu Ane perlu dilindungi dan untuk itu maka perlu diberikan pelayanan dan fasilitas dasar bagi mereka seperti pasilitas kesehatan, sekolah, listrik, perumahan, air bersih dan sebagainya.

“Indonesia sudah meredeka puluhan tahun dan warga Mausu Ane juga harus merasakan kemerdekaaan itu. Relokasi bukan berarti kita menghilangkan hak dan tradisi mereka, karena mereka bisa dan kapan saja mengunjungi kampong-kampung mereka di pegunungan,”bebernya.

Abua mengakui, kekhawatiran bahwa perusahan akan masuk dan mengelola hutan dan tanah-tanah adat warga suku Mausu Ane sebelumnya juga telah diutarakan oleh Raja Maeno, Nicolas Boiratan kepadanya.

“Pemerintah tidak bisa seenaknya saja mengizinkan pengelolaan hutan kepada perusahan, apalagi jika itu hutan koservasi yang harus dilindungi, tentu butuh izin dari kementrian kehutanan. Dan pemerintah tidak bisa mengizinkan perusahan membongkar hutan seenaknya saja,”ungkapnya.

Abua menambahkan, hutan adat di wilayah Maluku Tengah harus tetap dilindungi karena itu dia menagaskan bahwa tanah-tanah adat milik masyarakat suku Mausu Ane akan tetap dilindungi dan dijamin keberlangsungannya.

“Kita menjamin itu dan saya rasa semua daerah juga begitu, yang namanya hak-hak masyarakata dat harus dapat dilindungi,”katanya (SMK)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top