by

Daerah Dituntut Punya Perencanaan Pembangunan Perumahan yang Matang

loading...

AMBON,KOMPAS.com-Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto meminta Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi  hingga Kabupaten/Kota memiliki Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahah dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) untuk masyarakat.

“Hingga saat ini banyak Pemda yang belum menyusun RP3KP. Padahal RP3KP sangat penting untuk pelaksanaan program perumahan di daerah,” ujar kata Dwityo saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan Perumahan Regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Tahun 2019 di Hotel Santika, Ambon, Rabu (3/7/2019).

Menurut Dwityo Kementerian PUPR siap mendampingi Pemda yang ingin menyusun dokumen RP3KP tersebut agar target pemerintah untuk mengurangi rumah tidak layak huni di masyarakat dapat tercapai.

Rapat Koordinasi tersbeut dimaksudkan sebagai salah satu bentuk bimbingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai amanah PP 88 Tahun 2014 tentang pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Terjadinya backlog perumahan, kata Dwityo disebabkan oleh beberapa hal antara lain sulitnya memperoleh lahan di perkotaan, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan target, kenaikan harga bahan bangunan, belum optimalnya regulasi yang mengatur bidang perumahan dan kawasan permukiman (PKP).

Selain itu kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan yang belum sepenuhnya terlaksana, banyaknya kualitas rumah dan perumahan baru yang di bawah standar.

“Karena itu pemerintah daerah untuk memperhatikan penyusunan dokumen RP3KP di setiap provinsi dan kabupaten/kota,”pintanya.

Sementara itu, Gubernur Murad Ismail mengatakan data Backlog kepemilikan rumah di provinsi Maluku sebanyak 83 ribu 7070 (BKKBN).

Dia mengakui untuk mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman rakyat yang berkelanjutan, diperlukan sinergitas antar semua stakeholder, terutama antar pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Untuk itu diperlukan koordinasi antar sektor di masing-masing tingkatan pemerintah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kedepan tidak lagi terkotak-kotak, menghindari ego sektoral maupun ego vertikal antar pemerintah pusat dan daerah, melainkan perencanaan disusun dengan saling mendukung dan melengkapi sesuai kebutuhan dengan hirarki kewenangan masing-masing,”pungkasnya.(SMK)

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI