POLITIK

Debat Publik Pilkada Maluku Akan Berlangsung di Bulan Mei dan Juni

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun saat berbicara dalam acara diskusi di Media Center KPU Maluku, Sabtu (26/3/2018)

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan pihaknya akan memfasilitasi debat publik bagi tigas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku sebanyak dua kali.

“Kita akan fasilitasi agar debat public nanti akan berlangsung sebanyak dua kali. Sesuai aturan, debat bisa disiarkan langsung maupun tidak,”kata Syamsul kepada waratwan saat diskusi bersama jurnalis di Media Center KPU Maluku, Sabtu (24/3/2018).

Dia mengatakan sesuai jadwal debat publik pertama bagi para calon gubernur dan wakil gubernur Maluku akan berlangsung pada tanggal 7 Mei 2018, sedangkan untum debat public kedua akan berlangsung pada tanggal 23 Juni 2018.

“Kalau menurut aturan itu bisa disiapkan secara langsung maupun tidak langsung. Soal nanti debat menggunakan media elektronik apa, kami akan minta KPID untuk menilai media mana yang paling banyak di tonton,”jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Syamsul juga mengungkapkan bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Maluku 2018 sudah diumumkan KPU Maluku. DPS ditempel/dipajang di tiap sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kantor Desa/Kelurahan se-Maluku sejak Sabtu (24/3/2018).

Karena itu dia meminta masyarakat pemilih untuk pro aktif mengecek nama mereka apakah terdaftar dalam DPS atau tidak. Jika tidak terdaftar, warga harus menyampaikan kepada RT,RW dan petugas PPS setempat agar terdata.

“KPU sudah mengumumkan DPS dan sudah ditempel di tiap PPS pada Kantor Desa/Kelurahan, dan ini harus diviralkanlah. Pada masa ini, masyarakat harus mengecek nama-namanya, jangan sampai sudah ditempel tapi namanya tidak masuk dalam DPS,” kata Syamsul.

Pengumuman DPS ini berlangsung hingga 2 April 2018. Menurut Syamsul , bila ada warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPS, maka segera menyampaikan ke pihak RT,RW dan petugas PPS di tingkat desa/kelurahan sehingga bisa diperbaiki oleh KPU Kabupaten/Kota.

“Nah ketika namanya tidak terdaftar sebagai daftar pemilih sementara, harus melaporkan ke PPS, bahwa nama orang tersebut misalnya keliru atau belum ada, dan itu kita akan sampaikan perbaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota untuk perbaikan dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Maluku,” kata Rifan.

Syamsul juga meminta kepada KPU Kabupaten/Kota se-Maluku bila ada yang belum mengumumkan DPS untuk segera mengumumkan dengan menempelkannya di sekretarias PPS. DPS Pilkada Maluku menurutnya diambil dari sistem informasi daftar pemilih (Sidali).

“Kami memantau kalau teman-teman KPU kabupaten/kota di sejumlah daerah di Maluku sudah menempel DPS, pengumuman DPS akan berlangsung hingga 2 April, dan setelah itu KPU secara berjenjang akan menetapkan DPS hasil perbaikan menjadi DPT,” kata Rifan.

Syamsul menambahkan DPS Pilkada Maluku sangat dimungkinkan untuk berubah jumlahnya, karena jika pada masa pencocokan daftar pemilih (Coklit) 20 hingga 18 Februari 2018 ada warga yang belum terdata atau tidak didatangi petugas pemutahiran daftar pemilih.

Atau juga ada warga yang sudah menikah, berusia 17 tahun serta pensiunan TNI/Polri, atau sudah menjadi TNI/Polri dan juga ada warga yang meninggal dunia, maka dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah DPS. (SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top