by

DPD RI Dorong Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

loading...

AMBON,SERAMBIMALUKU – Komite II DPD RI akan mendorong agar pendidikan mitigasi bencana masuk dalam kurikulum pendidikan di indonesia.

Pernyataan ini Wakil Ketua Komite II, Parlindungan Purba kepada wartawan usai melakukan sosialsiasi Undnag-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana di Kantor Gubernur Maluku, Senin (28/1/2019).

“Kita berharap dan akan mendorong agar pendidikan mitigasi bencana bisa masuk di kurikulum di SMA, SD dan SMP,”kata Parlindungan.

Sosialisasi undnag-undnag Nomor 24 Tahun 2017 ini ikut dihadiri Anggota DPD asal Maluku, Anna Latuconsina, Sekretaris Daerah Maluku, Hamin Bin Thahir, Ketua BPBD Maluku, Farida Salampessy dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Purba pendidikan mengenai kebencanaan sangat penting di masukan dalam kurikulum sekolah mengingat Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana khususnya di wilayah Maluku.

“Kalau secara nasional mungkin belum menjadi prioritas tapi kalau disini (Maluku) kan harus prioritas karena disini hampir 90 persen wilayahnya laut dan tadi saya dengar banyak gunung berada di laut,”ungkapnya.

Dia mengungkapkan terkait dengan hal itu, dalam waktu dekat pihaknya akan segera menemui Kepala BNPB Letjen Doni Monardo bersama jajarannya untuk membahas lebih lanjut persoalan mitigasi bencana agar dapat dimasukan ke dalam kurikulum pendidikan.

“Kami dalam waktu dekat mungkin akan rapat dengan Kepala BNPB yang baru, beliau kan bekas Pangdam disini (Maluku), kan lebih tahu,”ujarnya.

Tapi saya mengatakan segala sesuatu itu harus berawal dari inisiatif daerah loh, kalau daerah punya inisiatif pusat tinggal melihat, itulah peran DPD kami mendorong agar daerah punya kreatifitas dan inisiatif, oke ini bagus ini baru tinggal di bacup.

Senada Anggota DPD asal Maluku, Anna Latuconsina mengatakan pihaknya sementara mendorong agar masalah mitigasi bencana yang melibatkan semua pihak dapat dimasukan dalam regulasi baik itu undang-undang kebencanaan maupun regulasi tentang pendidikan agar penanggulangan bencana bisa masuk di dalam kurikulum sekolah.

“Agar anak anak sudah bisa tahu, karena semua provinsi di Indonesia sangat rentan terhadap bencana termasuk di Maluku,”ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Thahir mengapresiasi langkah DPD RI yang akan mendorong masuknya mitigasi bencana ke kurikulum pendidikan di sekolah.

Menurutnya langkah tersebut harus mendapat dukungan semua pihak khususnya di Maluku mengingat daerah tersebut sangat rentan terhadap bencana,”Kita mengapresiasi dan dukung penuh langkah DPD ini, karena memang Maluku ini masuk daerah rawan bencana,”ungkapnya.

Dalam sosialisasi itu sejumlah masalah ikut dibahas seperti kesiap siagaan dalam menghadapi bencana, pendidikan kebencanaan, asuransi bencana alam , budaya penanggulangan bencana, dan kelembagaan termasuk juga industry perikanan di Maluku. (SMK)

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI