by

DPRD Kaget Perda Air Bawah Tanah Dibatalkan Gubernur Sejak Tahun 2016

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Peraturan Daerah (Perda) Nomor delapan tahun 2012, tentang Pajak Air Tanah yang telah dibatalkan oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff, sejak tahun 2016 lal ternyata tidak diketahui oleh para Anggota DPRD Kota Ambon.

Perda  tersebut dibatalkan oleh gubernur dengan SK pembatalan nomor 202 tahun 2016. Namun ironisnya DPRD Kota Ambon baru mengetahui pembatalan tersebut pada saat menggelar rapat dengan Bagian Hukum Pemkot Ambon, dan Dispenda kota Ambon, guna menindaklanjuti hasil studi banding revisi Perda Pajak Air Tanah di luar daerah.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD kota Ambon, yang menangani Proses Revisi Perda Pajak Air Tanah, Leonara far-far mengatakan, pihaknya sangat terkejut mendengar kabar dari bagian Hukum Pemkot Ambon, kalau perda yang sedang dogodok pihaknya telah dibatalkan.

“Niat pertemuan ini, untuk menindaklanjuti hasil studi banding Pansus ke Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta pada pekan kemarin. Namun, kami langsung kaget mendengar, Perda yang sedang kami cari referensinya untuk direvisi kembali itu, telah dibatalkan,” paparnya.

Dia menjelaskan pembatalan perda tersebut secara otomatis membuat perjalanan dinas yang dilakukan pihaknya dengan menggunakan Anggaran pembahasan perda tersebut terkesan sia-sia. “Kalau sudah seperti ini mau bikin bagimana, Perdanya sudah batal kan,” tegasnya.

Menurutnya, jika Perda tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2016 dari Gubernur, mestinya Bagian Hukum Kota Ambon, dapat memberitahukannya kepada Dispenda, sehingga dalam rapat paripuran beberapa waktu lalu, tidak diusulkan untuk digodok oleh Pansus.

“Pansus hanya mengerjakan usulan dari pemerintah Kota. Dan Pemkot sendiri yang mengusulkan kepada kami untuk Perda Pajak Air Tanah ini direvisi beberapa poin-poinya. Kalau sudah seperti ini, berarti ada kelalaian dalam kinerja Bagian Hukum Pemkot Ambon,” ungkapnya.

Akibat masalah tersebut Leonora meminta kepada bagian hukum Pemkot Ambon, untuk segera mencari solusi terbaik atas persoalan tersebut.

“Persoalan ini menyangkut dengan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), jadi harus cepat cari solusinya, agar kinerja Pansus tidak terganggu. Apakah akan diusulkan Perda baru tentang Pajak Air Bersih, atau tetap direvisi, kami perlu penjelasan berupa solusi secepat mungkin,” tegasnya.

Pansus II DPRD Kota Ambon, yang baru mengetahui bahwa Perda tersebut sudah dibatalkan sejak tahun 2016 itu, juga masih bertanya-tanya, alasan apa yang dipakai Gubernur sehingga membatalkan Perda itu.

“Kami baru mengetahuinya, dan kami juga belum tahu apa alasan gubernur membatalkan perda yang telah ditetapkan sejak tahun 2012 itu. Padahaln ini persoalan,”katanya (SME)

 

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI