AMBOINA

Dua Organisasi Pers Minta Polisi Transparan Usut Insiden Warkop Lela

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon dan wartawan Harian Rakyat Maluku saat dimintai keterangannya di Kantor Polda Maluku terkait insiden kekerasan yang mereka alami
loading...

AMBON,SERAMBIMALUKU.com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Maluku meminta, kasus kekerasan berupa intimidasi serta pemukulan terhadap jurnalis di Warung Kopi Lela, Kamis (29/3/18) riga hari lalu dapat diusut dan ditangani secara transparan.

Bagi kedua organisasi jurnalis yang diakui Dewan Pers ini, sikap arogansi salah satu Calon Kepala Daerah dan tindakan premanisme sejumlah tim suksesnya dalam peristiwa itu merupakan upaya membungkam kebebasan pers yang dijamin dalam undang-undang.

Sekretaris AJI Ambon, Nurdin Tubaka meminta, pihak kepolisian tidak main-main dalam memproses kasus ini. Dia pun meminta dalam kurun waktu 14 hari kedepan, proses lanjutan terhadap kasus yang menimpah Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Usman Hatuina, bisa dilimpahkan ke tahapan berikutnya.

“AJI Ambon minta Polda Maluku, agar proses hukum atas insiden kekerasan di Warung Kopi Lela, Kamis pekan lalu, dapat diseriusi dan transparan. Langkah ini diminta AJI sebagai upaya dalam menjaga kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik, sekaligus melindungi marwa hukum sebagai Panglima Tertinggi di Negara ini,”desak Tubaka, Minggu (1/4/2018)

Dia pun sangat menyayangkan insiden tersebut bisa terjadi sebab di saat upaya kemerdekaan pers terus dikampanyekan di Maluku justru upaya itu dihalang-halangi oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu, dia meminta pihak kepolisian agar dapat menegakan supremasi hukum atas tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis yang dilakukan itu.

Ketua Divisi Advokasi dan Humas IJTI Pengda Maluku, Muhammad Jaya Barends menyatakan pihak kepolisian harus menunjukan berkomitmennya untuk menuntaskan kasus tersenut.

Menurutnya, dalam melaksankan profesi wartawan mendapat perlindungan hukum, yang secara eksplisit tertulis di Pasal 8 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan PERS. Selain itu, intimidasi disertai kekerasan yang diduga dilakukan Calon Kepala Daerah Maluku bersama tim suksesnya melanggar Pasal 18 ayat (1).

Apalagi saat itu Sam Hatuina wartawan Harian Rakyat Maluku, menjalankan tugas profesi sesuai haknya berdasarkan Pasal 4 ayat (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sebab pertemuan di salah satu rumah kopi di Kota Ambon, Kamis kemarin, itu tidak hanya tim sukses dan calon kepala daerah namun juga melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justeru bertentangan dengan Pasal 71 (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Pertemuannya itu kan di ruang publik dan sangat bertentangan dengan UU, sebagai seorang wartawan memiliki hak meliput yang sangat dijamin, tapi kenapa Sam diintimidasi saat menjalankan hak profesinya disertai kekerasan terhadap Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJi Kota Ambon. Harus sebagai pejabat publik mengetahui tugas seorang wartawan,” jelasnya.

Jaya menabahkan, tindakan kekerasan terhadap Ketua AJI Ambon, Abdul Karim Angkotasan dan Wartawan Rakyat Maluku, Sam Hatuina, telah mencedarai semangat kebebasan pers dan membunuh konsolidasi demokrasi.

Di tempat terpisah, Juru Bicara Serikat Kerja Lawan Intimidasi (SK LELA), Bachtiar Heluth juga menegaskan, tindakan kekerasan berupa apapun yang dilakukan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai hukum yang berlaku, termasuk membijaki UU Pers yang merupakan lex specialis.

“Ini permasalahan khusus dan lebih spesifik, sehingga kasus kekerasan juga harus dibijaki dengan UU Nomor 40 Tahun 2019 tentang pers. Kami sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang serius menangani kasus tindak kekerasan jurnalis ini,” ujarnya.

Dia juga menegaskan upaya yang ditempuh para korban dengan mengadukan kasus itu polisi dan dukungan sejumlah wartawan dalam proses kasus itu murni untuk menegaskan kebebasan pers dan mencari keadilan atas kejadian tersebut.

“Kami tegaskan bahwa kasus ini murni kekerasan terhadap jurnalis. Kami tidak ingin ada spekulasi liar. Prinsipnya, perjuangan ini jauh dari kepentingan politik pihak manapun,” tegasnya. (SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top