MALUKU

Fahri Bachmid Pastikan Saleh Thio Bersih Dari Kasus SPPD Fiktif

Fahri Bacmid

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Kasus perjalanan dinas fiktif di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 kembali mencuat setelah sejumlah pihak mendesak agar Polda Maluku kembali mengusut kasus yang merugikan keuangan Negara mencapai Rp 1,3 miliar itu.

Dalam pemberitaan media lokal beberapa hari terakhir, ada sejumlah pihak yang mendesak agar polisi kembali memeriksa Mantan Carateker Bupati Buru Selatan, Saleh Thio atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut.

Menurut pemberitaan yang berkembang, Saleh Thio diduga ikut berperan dalam pencairan dana yang akhirnya disalahgunakan tersebut. Sehingga Saleh Thio yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus itu.

Menanggapi persoalan tersebut, Fahri Bachmid Kuasa Hukum Saleh Thio mengungkapkan bahwa sejak awal perkara ini mulai ditangani oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku sekitar tahun 2015, pihaknya selaku Kuasa Hukum terus mengikuti penanganan perkara tersebut secara detail dan menyeluruh hingga proses pemeriksaan di Disreskrimum.

“Kami ikut mendampingi proses pemeriksaan Mantan Caretaker Bupati Bursel M.Saleh Thio pada saat diperiksa di Rekrimsus Polda Maluku, pada saat itu beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sehingga segala dinamika hukum maupun fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap,tentu kami rekam secara baik dan prudent,dan kami pun telah melakukan telaah yang mendalam berdasarkan fakta-fakta hukum penanganan perkara pada saat itu,”kata Fahri melalui rilis yang diterima Serambi Maluku.com, Jumat (13/4/2018).

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan serta pendalaman atas peran dan keterlibatan pihak-pihak yang dianggap paling bertanggung jawab secara hukum pada saat itu telah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan segenap kecermatan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada saat itu dengan menggunakan kriteria yuridis dan alat bukti sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, yaitu UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

“Hal itu dapat dilihat dengan sering dilakukanya proses Eksposes Perkara yang dilakukan oleh Penyidik Polda pada saat itu,tujuannya adalah agar semua alat bukti,dan Tersangka serta Peran Pihak lain dpt ditetapkan secara bertanggung jawab serta “Form”secara yuridis,dan tdk asal asalan,dan pada saat penanganan perkara ini pada saat itu,hemat kami Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku telah bekerja secara profesional dan kredibel,”ungkapnya.

Fahri memaparkan status kliennya Saleh Thio saat itu bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana yang diberitakan,karena yang bertindak sebagai KPA adalah Sekretaris Daerah, Abubakar Masbait, sehingga menurut Fahri dari sisi tugas dan tanggung jawab hukum sesuai Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara teknis adalah tanggung jawab Sekda,dan bukan Caretaker Bupati.

“Secara hukum caretaker tidak mengurus hal-hal teknis keuangan,apalagi mengurus SPPD,itu adalah urusan KPA. Caretaker urusannya adalah kebijakan umum pemerintahan, sedangkan Sekda adalah organ Pemerintahan yang memberikan dukungan teknis serta administratif kepada Caretaker Bupati,”papar Fahri.

Menurutnya secara teknis hukum, keseluruhan rangkaian proses hukum perkara SPPD Fiktif itu telah di uji secara berjenjang sesuai prinsip “Integrated Criminal Justice System”,artinya kata Fahri semua proses ini telah di uji secara ketat, mulai dari proses penyelidikan, hingga penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

Kemudian lanjut Fahri, perkara tersebut secara horizontal telah melalui proses dan tahapan pengawasan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku sepanjang proses penyidikan tersebut, bahkan JPU Kejati Maluku telah secara berulang-ulang telah melakukan telaah secara mendalam atas berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik ke Kejati dan telah di ikuti dengan pemberian petunjuk teknis hukum atas berkas tersebut dari jaksa kepada penyidik.

“Hal itu berlangsung cukup lama, sampai pada ahirnya berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap,kemudian dilakukan proses tahap dua,setelah itu ditelaah lebih mendalam lagi sebelum berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon untuk diperiksa dan diadili. Artinya semua proses itu dilakukan secara benar dan valid,serta secara hukum harus memenuhi unsure-unsur serta standar yuridis yang tidak mudah,dan secara faktual untuk perkara SPPD Fiktif telah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang serta kredibel,”bebernya.

Fahri menambahkan setelah perkara itu sampai kepengadilan Tipikor Ambon,maka telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan peradilan dengan diuji secara mendalam,sehingga perkara ini telah terkonfirmasi secara hukum,dan telah ada putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht).

“Sebab KPA yang juga adalah Sekda Bursel telah di vonis bersalah dengan ancaman pidana 5 tahun,dan dalam pertimbangan hukum hakim Tipikor Ambon yang mengadili perkara tersebut,tidak sama sekali menyebut keterlibatan M.Saleh Thio dalm perkara itu, dan tidak terdapat petunjuk apapun sepanjang mengenai keterlibatan M.Saleh Thio,”ujarnya.

Dengan begitu lanjut Fahri, maka berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka dia menegaskan bahwa kliennya itu tidak terlibat dalam kasus tersebut.“Berdasarkan hal tersebut kami nyatakan bahwa klien kami saudara M.Saleh Thio bersih dari segala persangkaan hukum untuk perkara SPPD Fiktif,beliau “clear and cliin”untuk perkara tersebut,”katanya. (SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top