MALUKU

Ini Perjanjian Damai Maluku di Malino yang Monumental

ilustrasi

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Perjanian Malino menjadi pembahasan menarik publik di Maluku setelah politisi Partai Golkar, Edison Betaubun menyampaikan pidato politiknya di acara Apel Akbar Partai Golkar Kota Ambon dalam rangka konsolidasi pemenangan pasangan Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN) di Sporthall Karang Panjang, Rabu (21/2/2018) kemarin.

Dalam isi pidato yang dinilai sejumlah kalangan sebagai pidato politik paling kontroversial itu, Edison sempat menyingggung soal perjanjian damai di Malino yang menjadi penanda berakhirnya konflik kemanusiaan di Maluku.

Dalam isi pidatonya itu, Anggota DPR RI ini dapil Maluku ini juga menyampaikan pandangannya mengenai perjanjian Malino dan hubungannya dengan Pilkada Maluku.

Lalu adakah isi perjanjian Malino yang menyebut secara tegas tentang model pembagian kekuasaan di Pilkada Maluku?.

Berikut isi perjanjian damaiyang disepakati oleh delegasi dua komunitas masyarakat Maluku yang terlibat pertikaian dan diakhiri di meja perundingan yang lebih dikenal dengan perjanjia Malino.

Perjanian Maluku di Malino

Konflik Maluku yang sudah berlangsung lebih tiga tahun ini, telah menyebabkan korban ribuan jiwa dan harta , kesengsaraan dan kesulitan masyarakat, membahayakan keutuhan NKRI, serta menyuramkan masa depan masyarakat Maluku, karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami umat Islam dan Kristen Maluku, dengan jiwa terbuka dan hati yang tulus, serta niat untuk hidup dengan kebinekaan dalam persatuan bangsa, bersama pemerintah Republik Indonesia, sepakat mengikat diri dalam perjanjian:

  1. Menghentikan semua bentuk konflik dan kekerasan.
  2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
  3. Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI seperti  Republik Maluku Selatan (RMS).
  4. Sebagai bagian dari NKRI, maka rakyat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah RI dan begitu pula sebaliknya, rakyat RI dapat berada, bekerja dan berusaha di wilayah Propinsi Maluku secara sah dan adil.
  5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku dan meninggalkan wilayah Maluku.
  6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku (FKM), RMS, Laskar Jihad dan lain-lain sebagainya.
  7. Organisasi kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan sosial dapat beroperasi sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan undang-undang.
  8. Pengungsi akan dikembalikan ke tempat semula sebelum konflik dan segala hak-hak perdata dikembalikan.
  9. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama, serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
  10. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI dan Polri. Sejalan dengan itu, Asramab Tantuwi segera dibangun kembali dan segala fasilitas TNI dikembalikan kepada fungsinya.
  11. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen, maka segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus sesuai dengan undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan. Mendukung rehabilitasi, khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu rekrutmen dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan.

Dua Komisi

Dalam draft ini juga direkomendasikan pembentukan dua komisi. Yakni Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosial Ekonomi. Kedua komisi ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti segala hal dari Perjanjian Malino.

Pelaksanaan agenda dan rencana komisi-komisi tersebut akan dilakukan oleh Tim Pemantau Nasional dan kelompok kerja yang akan dibentuk setelah Perjanjian Malino disepakati dan ditandatangani.

Pihak-pihak yang berjanji

Pihak Kristen: Pdt. I.W.J. Hendriks, Tonny Pariela, Pdt. S.J. Mailoa, Mgr. P.C. Mandagi, MSc, Pdt. Henry Lolain, Pdt. Ricky Hitipeuw, P. Simon Wenehen, Pr., J. Maspaitella, SH, Etty Dumatubun, Raja Waraka, Raja Emus Dias Ema, P. Agus Ulahay, Pr., Ny. Etta Hendriks, Raja Tuhaha, Yop Ajawaila, T. Leatemia, Ipi Litaay, Ot Lawalatta, SH, Fileo Noya, SH, Ato Fatunanembun, Edy Hukunala, Silas Ratuanak, Sr. Briggita Renyaan PBHK, John Ruhulessin, Ferry Wattimurry, Emang Nikijuluw, Femmy Souisa, Yanes Melmambessy, Elvis Talapessy, Yongkie Siahaya, Kris Timisella, Jacky Manuputty, Pdt. John Sahalesis, Benediktus Taworuturun, Hengky Hattu, SH.

Pihak Muslim: Ustaz H.A. Wahab Polpoke, Thamrin Ely, Ir. M. Nasir Rahawarin, Drs. Idrus Tatuhey, MS., Drs. Yakuba Karepesina, Lutfi Sanaky, SH, Ir. Hasan Ohorella, Abdul Azis Fidmatan, S.Sos, Husein Toisuta, Daud Sangadji, SE, Yusuf Laisow, Drs. Hasbullah Toisuta, Drs. Hadi Basalamah, M. Amin Polanunu, Effendy Latuconsina, Abdul Razaq Opier, Abuya Rumakefing, Drs. Abdul Karim Rahayaan, Drs. Yunus Serang, Yusran Salmon, H.A. Latif Hatala, Djafar Tuanani, Taib Madura, Husein Tapitapi, Mahmud Rengifurwarin, SE, Abubakar Hehanussa, Lapone Kasman Salamua, Hanafi, Usman Slamet, Amir Kiat, Jalil Wasahua, Daud Sialana, Aly Salampessy, Drs. Ahmad Leawara, Hasan Usemahu.

Mediator: M. Jusuf Kalla (Menko Kesra), Susilo Bambang Yudhoyono (Menko Polkam), Drs. Da’i Bachtiar, SH (Kapolri), H.Z.B. Palaguna (Gubernur Sulsel), Dr. Ir. M.S. Latuconsina (Gubernur Maluku), Dra. Paula Renjaan (Wagub Maluku), Drs. Soenarko D.A. (Kapolda Maluku), Mustopo (Pangdam Pattimura), Z. Sahuburua (Ketua DPRD Prop. Maluku), Drs. M.J. Papilaya, MS (Walikota Ambon)

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, pada tanggal 12 Februari 2002

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top