MALUKU

Jelang Pilkada, Pers di Maluku Diminta Junjung Tinggi Profesionalisme

Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meminta kalangan pers di Maluku untuk menjunjung tinggi azas profesionalitas kerja dalam menyajikan informasi terkait pilkada.

Hal itu disampaikan Zeth Sahuburua saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (4/6/2018).

“Sajikanlah informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikanlah selalu konstruksi masyarakat kita yang sementara mengalami peningkatan suhu politik, dan cenderung rentan terhadap berita-berita sensitif,” tandas Sahuburua.

Rakor tersebut juga dihadiri Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budhi Revianto, Kajati Maluku Triyono Haryanto, Danlantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, Danlanud Pattimura Ambon, Kolonel PNB Antariksa Anondo, Ketua KPU Maluku Syamsul Rivan Kubangun, Ketua Bawaslu Maluku Elly Abdullah serta Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir.

Menurut Sahuburua, dia sangat memahami kinerja pekerjapers yang harus memdapatkan berita terkini, dan memiliki nilai jual tinggi. Namun demikian, etika jurnalistik harus dijunjung tinggi dalam menyampaikan pemberitaan yang berkeadilan dan kebenaran.

“Saya sangat memahami bahwa ukuran kinerja saudara-saudara adalah mendapatkan berita yang update dan nilai jual tinggi. Tetapi mesti juga diingat bahwa saudara (waratwan) harus tetap menjunjung etika jurnalistik yang menjaga marwah profesionalitas seorang wartawan dalam menyampaikan pemberitaan,”ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar pers juga ikut berperan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada yang berkualitas. Itu sebabnya dia berharap kepada awak media untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme kerja.

Selain itu, Zeth juga mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tual tetap menjaga netralitas dengan tidak berpolitik praktis karena ada konsekuensinya sesuai peraturan undang-undang (UU) yang berlaku.

“Jangan berpolitik praktis, karena itu dilarang keras oleh UU dan ada konsekwensi yang harus dihadapi,” tegasnya. (SMK).

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top