by

Kapolda dan BPN Sepakat Berantas Mafia Tanah di Maluku

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Kepolisian Daerah Maluku dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku  sepakat membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah sebagai langkah antisipasi dalam upaya mencegah praktik mafia pertanahan di Maluku.

Kesepakatan bersama pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan mafia tanah itu ditandatangani langsung Kapolda Maluku, Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa  dan Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku, Dr. Oloan Sitorus di Santika Premier Hotel, Kota Ambon, Kamis (11/10/2018).

Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Maluku, tanah sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada Manusia harusnya dpaat dijaga dan dikelola dengan baik. Menurutnya sejumlah  persolanan tanah di Maluku, umumnya dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi karena masalaha dat.

“Banyak persoalan tanah di Maluku terjadi karena perbedaan masalah adat,”katanya.

Dia pun menegaskan bahwa penandatanganan surat keputusan bersama satuan tugas pencegahan dan pemberantasan mafia tanah ini bertujuan agar penanganan masalah pertanahan di Maluku dapat berjalan secara professional.

“Ini dilakukan agar mampu mengungkap pelaku-pelaku mafia tanah, sehingga dapat mengurangi berbagai permasalahan pertanahan yang muncul,” harapnya.

Sementara itu, Kapolda Maluku menyampaikan bahwa kegiatan penandatanganan dan perjanjian kerjasama antara Polda Maluku dengan Kanwil BPN Maluku diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dan komitmen bersama dalam penanganan kasus pertanahan di daerah berjuluk seribu pulau ini.

“Kiranya kegiatan ini dapat menjalin kerjasama yang baik diantara Polda Maluku dengan BPN Maluku dalam rangka pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Provinsi Maluku,” harap Jenderal Bintang Dua ini.

Dia menyebut kesepakatan yang dibuat antaara Polda Maluku dan BPN itu kiranya dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tanah yang ada di Provinsi Maluku.

“Karena itu dari pihak Polda Maluku dan BPN Provinsi Maluku agar bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan tanah di wilayah ini,” jelasnya.

Kapolda menambahkan tim terpadu yang dibentuk akan fokus pada penanganan dan pemberantasan praktik mafia tanah. Karena itu dia meminta para Kapolres jajaran juga segera melakukan pemetaan permasalahan mafia tanah di wilayah tugas masing-masing.

Dalam kegiatan itu, sejumlah pejabat utama Polda Maluku ikut hadir seperti Irwasda, Karo Sarpras, Direktur Krimum, Direktur Sabhara, Direktur Pam Ovit, dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Sementara dari Kanwil BPN Maluku turut hadir Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Bidang Penataan Pertanahan, Kepala Bidang Pengadaan Pertanahan, Kepala Bidang Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan.

Selain itu Kepala BPN Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Buru, dan Kepala BPN Seram Bagian Timur juga ikut hadir dalam kegiatan itu. (SME)

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI