by

Komisi II Nilai Pemkot PHP Ratusan Honorer K2

AMBON,SERAMBIMALUKU.com -Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon,  Saidna Azhar Bin Tahir,  mengatakan ketidakpastian nasib dari 534 Honorer K2 yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Ambon,  merupakan kesalahan dari janji manis pemerintah kota Ambon sejak tahun 2015 lalu.

“Yang jelas memang dari awal kita menyalahkan pemerintah Kota Ambon. Mengapa,  sebab permasalahan ini sudah dari tahun 2015 lalu. Itu kan pemerintah kota selalu menjanjikan bahwa,  proses pengangkatan terhadap honorer K2 menjadi PNS ini sementara dilakukan dan prosesnya bertahap,”ungkpanya kepada waratwan.

Dia mengaku semua janji-janji Pemkot terhadap ratusan Honorer K2 tersebut seakan sirna dan tidak memiliki setitik harapan untuk dapat direalisasikan lantaran keluarnya PP 36 tahun 2018,  yang menegaskan bahwa tidak lagi ada pengangkatan bagi Honorer K2.

“Sangat tidak mungkin untuk Pemkot bisa membuat ratusan orang K2 Ini diangkat menjadi PNS.  peraturan perundangan-undangan sudah jelas.  Kalau sudah begini mau bagaimana lagi.  Sekali lagi saya katakan,  ini akibat kesalahan Pemkot yang terus menjanjikan pengangkatan kepada mereka, “paparnya.

Dia juga mengatakan,  salah satu cara untuk memperjuangkan nasib para Honorer K2 tersebut hanyalah,  dengan cara Pemerintah Kota Ambon,  meminta bantuan berupa dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku,  serta Pemerintah di 11 Kabupaten/Kota  untuk satu suara agar PP 36 direvisi kembali.

“Kalau pun dorongan untuk revisi hanya datang dari komisi saja, kami rasa tidak cukup,  mestinya kita semua pemerintah Kota Ambon,  Pemprov dan 11 kabupaten /kota lainnya satu suara untuk bersama pergi menghadap di pemerintah Pusat untuk merjuangkannya, “jelasnya.

Dia menilai,  Pemkot harus cepat mengambil tindakan untuk memperjuangkan nasib ratusan honorer tersebut.” Dimana letak rasa kemanusiaan yang dimiliki Pemkot,  ketika orang yang sudah mengabdi kepada bangsa ini, namun tidak diperhatikan dengan baik,  malahan terus diberikan janji palsu, “Paparnya.

Politisi PKS ini juga mengimbau,  kepada seluruh honorer K2,  jika ada nemotisme yang dilakukan terhadap mereka di Pemerintahan Kota,  maka seger laporkan kepada DPRD Kota Ambon.” Kalau ada praktek nemotisme yang merugikan,  harap dilaporkan biar kita tindaklanjuti bersama, “paparnya. (SME)

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI