MALUKU

Kuasa Hukum SANTUN Apresiasi Mutasi Wakapolda Maluku

Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Fahri Bachmid
loading...

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian resmi mengganti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Hasanuddin dari jabatannya.

Mutasi jabatan Wakapolda Maluku itu berdasarkan Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/1535/VI/KEP/2018 bertanggal 20 Juni 2018. Hasanuddin dimutasikan ke jabatan barunya sebagaiAnalis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Sebagai gantinya, Kapolri menunjuk Direktur Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Akhmal Wiyagus untuk mengisi jabatan Wakapolda Maluku yang ditinggalkan Hasanuddin.

Menanggapi mutasi jabatan Wakapolda Maluku itu, Kuasa Hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku, Said Assagaff-Anderias Rentanubun (SANTUN), Fahri Bachmid mengatakan mutasi Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku patut diapresiasi, sebab langkah tersebut untuk menjaga netralitas Polri di Pilkada Maluku.

Menurut Fahri kebijakan Kapolri memutasi Hasanuddin dari Kapolda Maluku telah menegaskan bahwa Polri hanya bisa tunduk pada politik Negara dan bukan pada politik praktis.

“Polri hanya melaksanakan politik negara,sesuai perintah Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945),dan bukan politik yang lain dan diluar dari otoritas Negara. Polri hanya tunduk pada kehendak Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam negara hukum republik indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan perintah pihak- pihak yang tidak punya otoritas,”jelasnya, Kamis (21/6/2018).

Terkait keputusan Kapolri itu, pihaknya meminta kepada Kapolda Maluku, agar bisa mengamankan kebijakan tersebut, dan memerintahkan kepada semua jajarannya untuk, bersikap netral dan profesional dalam Pilgub Maluku.

“Kapolda selaku pimpinan Kepolisian wilayah provinsi Maluku harus menyatakan komitmennya dalam Pilkada ini, dengan memerintahkan semua jajarannya agar tetap netral, supaya Pilkada agar berjalan secara berkualitas,damai,kondusif, partisipatif,” paparnya.

Tidak hanya pada jajaran Polri di Maluku, Fahri juga berharap para agar penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara independen sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Peran KPU dan Bawaslu Maluku harus dimainkan secara tegas dan adil, agar hasil dari Pilkada Maluku 27 juni 2018 mendatang ini, bisa melahirkan pemimpin yang mempunyai derajat legitimasi (legitimate) hukum dan politik yang tinggi,” paparnya. (SME)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top