by

Legislator: Harus Ada Solusi, Jangan Anggap Sopi Sebagai Ancaman

Harus  Ada Solusi, Jangan Anggap Sopi Sebagai Ancaman

AMBON,SERAMBIMALUKU.com Polemik soal keberadaan sopi, minuman keras tradisional asal Maluku hingga kini masih menjadi perdebatan panjang  oleh berbagai pihak di  daerah itu.

Sejumlah pihak menginginkan agar sopi dapat dilegalkan melalui regulasi yang jelas, sehingga produksi dan distribusi hingga  kadar alkoholnya dapat diatur dengan baik. Namun sejumlah pihak secara tegas  menolak agar sopi dilegalkan karena sopi dinilai kerap menjadi pemicu konflik dan aksi kejahatan serta miliki dampak buruk lainnya di masyarakat.

Menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat itu, Ketua Komisi C DRPD Maluku, Anos Jeremias mengingatkan agar sopi dapat diatur dengan baik, sebab banyak warga di Maluku yang menggantungkan hidupnya pada sopi.

“Sopi ini diproduksi di banyak daerah di Maluku hanya di beberapa daerah saja yang tidak,  seperti di Buru, Seram Bagian Timur, Kepulauan Kei, itu berarti bahwa banyak masyarakat menggantungkan hidupnya disitu, ”ungkapnya kepada saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Anos mengatakan pemerintah harusnya dapat membuat regulasi untuk mengatur sopi dengan baik mulai dari sistem produksi, distribusi, hinga penentuan kadar alkoholnya, serta pemasarannya. Dengan begitu ada pendapatan bagi daerah setiap daerah penghasil dan terutama para petani dapat tetap dilindungi hak-haknya.

Dia mengaku dua tahun lalu Komisi C DPRD Maluku telah membuat Ranperda tentang sopi tetapi Ranperda itu ditolak  Kementrian Dalam Negeri dengan alasan provinsi bukan daerah penghasil sehingga harus dikembalikan ke kabupaten kota.

“Jadi kita harus cari solusi untuk masalah ini, jangan pemerintah tolak saja. Ini untuk kepentingan masyarakat, jangan kita lihat itu dalam konotasi yang jelek ya, kita melihatnya sebagai bagian dari mata pencarian masyarakat, oleh karena itu kita tidak bisa melihat sopi itu sebagai sesuatu yang mengancam,”ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini  mengaku sopi tidak perlu dilegalkan namun sebaiknay dapat diatur dengan baik dalam sebuah peraturan daerah. Dia pun menguslkan kepada daerah penghasil seperti Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar dapat membuat perda untuk mengatur produksi dan peredaran sopi di masyarakat.

“Agar kadar alkoholnya bisa dikontrol, nanti dikemas dengan baik lalu undang investor. Ini  bisa dikirim ke luar negeri jadi bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. Sekali lagi  kita harus cari solusi karena ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya disitu,”ungkapnya.

Sebelumnya Gubernur Maluku, Murad Ismail pada pekan kemarin menegaskan pemerintah provinsi Maluku menolak tegas melegalkan sopi di Maluku. Dia pun meminta semua pihak untuk tidak lagi memperdebatkan maslaah tersebut. (SMK).

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI