MALUKU

Maluku Miskin, Gubernur: Ini Gara-gara Moratorium Menteri Susi

Gubernur Said Assagaff
loading...

AMBON,SERAMBIMALUKU.com –Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun di laut, namun masyarakat di Maluku masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Maluku yang kaya akan sumber daya alam ini masih menduduki peringkat ke-4 provinsi termiskin di Indonesia dibawa Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menurut Gubernur Maluku, Said Assagaff salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di Maluku lantaran kebijakan pemerintah pemerintah pusat yang tidak menguntungkan daerah ini, salah satunya adalah kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti.

“Ini gara-gara moratorium. Akhirnya tenaga kerja di cold storage dipangkas sampai dengan 70 sampai 75%,” kata Assagaff saat membuka  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Negeri Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (1/2/2018).

Menurutnya terkait kebijakan moratorium itu dia telah meminta Menteri Susi Pudjiastuti  untuk  memberikan batas waktu, sampai kapan moratorium itu akan diberlakukan. Bagi Said kebijakan moratorium yang dilakukan selama ini telah merugikan masyarakat Maluku.

“Ibu (Susi) tidak lihat dari angka kemiskinan. Tapi gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan, pendapatan rakyat, semua itu kita lihat,” tandasnya.

Dia berharap, kedepan kebijakan moratorium yang selama ini diberlakukan itu bisa secepatnya dicabut.

“Kita berharap kedepan kebiajakan itu bisa segera dicabut supaya dapat memperkuat koordinasi, sinkronisasi, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini,”ungkapnya.

Assagaff  mengaku angka kemiskinan di Maluku pada bulan September 2017, tercatat masih 18.29 persen. Menurut dia angka itu masih tinggi karena tiga kabupaten yang ada di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya yang masih miskin dengan tingkat kemiskinan 29 persen, Maluku Tenggara Barat 28 persen dan Kepulauan Aru  28 persen.

“Ini yang membuat angka kemiskinan kita masih 18.29%. Nah saya berharap ketiga kabupaten ini, kepala daerahnya mau kerja keras ikut menurunkan angka kemiskinan sekitar 23 sampai 24 persen, itu berarti kita akan turun sampai 15 persen,” tuturnya.

Tapi kalau ketiga kabupaten ini tidak memperhatikan, dirinya kuatir angka kemiskinan di Maluku akan terus naik.”Trend angka pengangguran, itu juga masih belum stabil. Ya, kita dari 10 dia bisa turun ke tujuh 7 persen, dan sekarang mungkin dia naik sedikit,” ujarnya.

Rakerda yang digelar pemerintah provinsi Maluku itu sendiri ikut dihadiri oleh Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun, pimpinan SKPD tingkat provinsi maupun kabupaten Maluku Tenggara. Dalam Rakerda tersebut juga dibahas berbagai masalah terkait dengan pembangunan, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi Maluku. (SMK)

 

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top