MALUKU

Pemprov Maluku Desak Polisi Usut Kasus Gunung Botak

Aktivitas penambangan ilegal di kawasan Gunung Botak

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku meminta Polda Maluku untuk segera menuntaskan kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau penambangan illegal di kawasan Gunung Botak dan Gogrea, Kabupaten Buru. Kasus tersebut sebelumnya telah dilaporkan dinas ESDM ke polisi pada 10 Mei 2017 lalu.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy meminta Polda Maluku agar segera melanjutkan proses hukum terkait kasus penambangan emas illegal sekaligus dugaan penyalahgunaan merkuri dan sianida secara illegal di wilayah tersebut.

“Pada Tanggal 6 Mei 2015, Gubernur Maluku telah mengeluarkan keputusan melarang PETI di wilayah Gunung Botak dan Gogrea. Larangan tersebut diperkuat keputusan lain yang terkait; keputusan nomor 411, 412, 413, 414 dan 415 tahun 2016. Kementerian ESDM juga memperkuat larangan gubernur dengan suratnya di bulan April 2017,”ungkap Martha melalui rilis yang diterima dari Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Senin (9/4/2018).

Dia menjelaskan, atas keputusan itu, aparat gabungan POLRI, TNI dan dinas terkait, mengamakan kawasan tambang tersebut, namun masyarakat dan berbagai pihak kembali melakukan aksi penambangan liar setelah aparat meninggalkan kawasan Gunung Botak. Pihak penambang beralasan, telah ada lima Keputusan Bupati Buru tahun 2014 yang mengizinkan masyarakat untuk melakukan penambangan.

“Seharusnya dengan keluarnya Keputusan Gubernur terkait di tahun 2015 dan tahun 2016, dengan sendirinya Keputusan Bupati Buru (pejabat setingkat di bawah gubernur), yang telah memberikan izin penambangan, gugur atau tidak lagi memiliki kekuatan hukum,”ungkapnya.
.
Secara khusus Pemprov Maluku juga mengadukan pengusaha Mansur Lataka dan Anggota DPRD Kabupaten Buru, Mansur Wael, keduanya beralamat di Namlea, dan diduga kuat menjadi penanggung jawab atas kegiatan penambangan liar di sekitar Gunung Botak dan Gogrea.

Lataka dan Wael termasuk kelompoknya, kata Martha diduga kuat terlibat dalam aksi penambangan liar di kawasan tersebut sejak awal 2016 atau setidaknya pada 2016 hingga April 2017. Lataka dan Wael juga diduga kuat mempengaruhi masyarakat bahwa keputusan larangan penambangan dari Gubernur Maluku tahun 2015 dan 2016, tidak sah. Sebaliknya, Keputusan Bupati tahun 2014 yang membolehkan masyarakat melakukan penambangan, masih sah.

Selain itu, tambah Martha Lataka dan Wael termasuk kelompoknya diduga menggunakan lembaga konsorsium Koperasi Produksi Izin Pertambangan Rakyat Lea Bumi dan Himpunan Koperasi Masyarakat Buru Adat Petuanan Kaiely Kabupaten Buru untuk menyakinkan masyarakat atas kebohongan tentang produk hukum daerah yang telah dicabut.

“Kami memohon kepada Polda Maluku agar dapat menindaklanjuti penyidikan kasus ini demi tegakknya hukum dan keadilan. Kami percaya Polda Maluku dapat menuntaskannya,” ungkap Martha.(SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top