POLITIK

Peneliti CSIS: Seting Pilkada Maluku Sejak Awal Sudah Primordial

Peneliti CSIS, Arya Hernandes saat mwmaparkan materinya dalam diakusi media pilkada berintegritas di Santika Hotel Ambon, Rabu (25/4/2018)

AMBON,SERAMBIMALUKU.com-Peneliti Centre for Stratgic and International Studies (CSIS), Arya Hernandes mengungkapkan desain pilkada Maluku sejak awal sudah menggunakan pendekatan perimbangan dan isu primordialisme.

Menurut Arya pendekatan perimbangan dan primordialisme itu dapat dilihat dari kombinasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Maluku.

“Soal apakah itu benar atau itu salah itu sudah terjadi karena sejak awal seting dari desain kampanye hingga pencalonan kandidat sudah menggunakan itu,”ungkapnya kepada waratwan dalam diskusi media pilkada berintegritas di Santika Hotel Ambon, Rabu (25/4/2018).

Arya juga berpendapat jika mayoritas pemilih Maluku akan lebih menentukan pilihannya di Pilkada berdasarkan pendekatan primordial baik dan pendekatan emosional berdasarkan agama. Meski begitu kata dia Maluku memiliki kearifan lokal yang sangat kuat yakni pela gandong untuk membendung potensi benturan di masyarakat.

“Dari sisi keraifan lokal ada budaya pela gandong yang dapat mengindari benturan di masyarakat, karena itu orang sudah memikirkan kombinasi dan perimbangan itu sejak awal sehingga kita bisa lihat tidak muncul calon muslim-muslim atau kristen-kreisten karena orang di Maluku sadar adanya ada perimbangan,”ungkapnya.

Dia menyebut selama isu-isu primodialisme dapat dikelola dengan baik, maka hal itu tidak akan menimbulkan masalah, namun jika wacana tersebut digiring pada sentiment etnis maupun agama, maka disitulah posisi letak kesalahannya.

“Mislanya dilarang memilih pemilih yang non muslim atau muslim tidak boleh pilih non mulim. ya itu tidak bisa dibenarkan, atau orang seram tidak boleh pilih atau orang lain atau tidak boleh pilih orang Arab maka akan ganjal jadinya,”paparnya.

Selain politisasi sentiment identitas, hal yang perlu dihindari adalah intimidasi dan stigmatisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.

“Tidak boleh ada intimidasi atau stigmatisasi itu, dan tidak boleh ada kampanye soal putra daerah dan tidak itu juga masalah,”katanya. (SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top