POLITIK

Pengamat Nilai Pernyataan Edison Menyalahi Etika Politik

Edison Betaubun ketiga dari kiri melambaikan tangannya kepada ribuan kader Golkar dalam rapat akbar Partai Golkar Kota Ambon di Sporthall Karang Panjang, Rabu (21/2/2018)

AMBON,SERAMBIMALUKU.com- Pidato politik Koordinator Wilayah Indonesia Bagian Timur DPP Partai Golkar Edison Betaubun Pidato di hadapan ribuan keder Partai Golkar saat kegiatan Apel Akbar Partai Golkar Kota Ambon di Sporthall Karang Panjang Rabu kemarin terus menuai polemik di masyarakat.

Pidato politik Edison menjadi polemik, setelah dia mengaitkan posisi keberpihakan Gereja Portestan Maluku (GPM) di Pilkada Maluku serta adanya garamsi politik dari calon tertentu untuk kader GPM sebagai Sekda Maluku.

Pengamat Politik dari Universitas Pattimura Ambon, Said Lestaluhu mengaku pidato politik Edison itu sangat keliru karena disampaikan secara terbuka sehingga bisa saja ditafsirkan secara liar oleh masyarakat, “Kalau secara etika politik,  pernyataan pak Edison itu sangat salah besar,”kata Said saat dihubungi, Kamis (22/2018).

Dia mengatakan jika pernyataan tersebut merupakan bagian dari strategi maka tidak septautnya pernyataan itu dilontarkan secara terbuka, sebab selain menyentuh wilayah sensitif pernyataan itu juga akan berpotensi digiring oleh pihak tertentu.

“Kalau ditafsirkan oleh masyarakat pasti akan digiring dalam konteks agama.  Dan itu sangat berbahaya sekali, “ujarnya.

Dia juga menanggapi pernyataan Edison yang membawa-bawa perjanjian Malino dalam pidatonya itu. Menurut Said, pernyataan soal sirkulasi kepemimpinan berdasarkan garis agama dalam periode tertentu tidak diatur dalam perjanjian Malino sehingga pernyataan itu dianggap snagat keliru.

“Kalau sudah ada kesepakatan calon Islam dan Kristen masing masing dua periode,  lebih baik tidak usah ada Pilkada, mending  langsung tunjuk saja, ” jelasnya.

Terkait jabatan Sekertaris Daerah yang dijanjikan untuk GPM jika pasangan SANTUN terpilih, Said mengatakan bahwa  jabatan tersebut bukan merupakan jabatan politik yang harus digaransikan kepada GPM.

“Kalau penyampaianya seperti itu berarti sudah salah.  Sebab Sekda itu jabatan Birokrasi,  seseorang bisa diangkat menjadi sekda harus sesuai dengan mekanisme,  yakni salah satunya dia harus seorang ASN,” tuturnya.

Secara terpisah,  Ketua Komisi A DPRD Maluku Melkias Frans mengatakan pernyataan Edison dalam pidato politiknya itu sangat keliru, sebab Malino tidak pernah membatasi soal periodesasi  Gubernur Maluku.

“Dalam perjanjian Malino itu,  bukan menyepakati tentang dua periode,  tetapi dalam kesepakatanya,  yakni harus ada kombinasi dari calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku.  Contoh,  jika Gubernurnya Islam maka Wakil Gubernurnya harus Kristen.  Jadi,  tidak ada pembatasan periode, “jelasnya.

Menyoal jabatan Sekda ynag dijanjikan kepada warga GPM, Frans menilai jika posisi tersebut tidak bisa ditentukan hanya atas dasar keinginan politik,  melainkan ada prosedur yang harus dipenuhi, sebab sekda merupakan jabatan birokrasi.

“Kalau itu merupakan keinginan dari pasangan calon,  tidak apa-apa,  tapi jangan dijadikan sebagai objek politik.  Sebab jabatan sekda ini merupakan jabatan yang sudah ada mekanismenya dan penetapan seorang sekda juga harus dari persetujuan Mendagri,”jelasnya.  (SME)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top