MALUKU

Pro Kontra Pemangkasan Anggaran ADD di SBB, Politisi Hanura Bela Bupati

Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Muhamad Yasin Payapo
loading...

PIRU,SERAMBIMALUKU.com-Kebijakan pemamgkasan  anggaran ADD di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  sebanyak 1,5 persen dari setiap desa penerima menuai kontroversi di masyarakat.

Sejumlah pihak menilailangkah Bupati Muhamad Yasin Payapo dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 412.2-437 untuk memangkas anggaran ADD setiap desa telah mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun sebagian pihak lain ikut mendukung keputusan bupati Yasin Payapo tersebut.

Politisi dari Partai Hanura, Jufri Soamole misalnya menilai kebijakan bupati Yasin Payapo untuk memangkas jatah penyaluran anggaran ADD tahun 2017 setiap desa tidak melanggar aturan, sebab kebijakan yang diambil telah sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden nomor 86 yang mengatur tentang rincian alokasi dana desa tahun 2017.

“Soal telah terjadi pemangkasan terhadap anggaran ADD SBB tahun 2017 yang diputuskan oleh Bupati melalui SK nomor 412.2-437, menurut saya (beta), hal itu tidak melanggar aturan. Kebijakan itu, kan ada payung hukumnya. Biar lebih jelas, silahkan pelajari UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan presiden nomor 86 tahun 2017,” ungkap Soamole kepada Serambi Maluku, Kamis (10/5/2018).

Menurutnya, jika dua regulasi tersebut dipelajari secara seksama, maka kesimpulan yang ditemukan adalah kebijakan bupati SBB itu, bukan merupakan sebuah pelanggaran hokum sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak.

Dia lantas meminta kepada semua pihak yang berkepentingan, agar tidak  mempolemikan masalah tersebut seolah-olah bupati secara sepihak telah melakukan pemotongan terhadap jatah setiap desa untuk memperoleh anggaran ADD tahun 2017.

“Beta pikir, duduk permaslahannya sudah jelas. Tidak ada yang namanya pemotongan ADD di SBB. Kalau soal telah terjadi penurunan terhadap angka penerimaan, akibat dari diterbitkannya Perpres nomor 86 tahun 2017, itu betul. Jadi tolong, masalah ini tidak perlu lagi diplintir ke sana-kesini,” ujarnya.

Soamole juga menyayangkan adanya sikap DPRD SBB khususnya komisi A, yang memberikan keterangan secara sepihak kepada wartawan terkait dugaan penyimpangan ADD dimaksud.

“Selain sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol, DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah. Olehnya, jika DPRD menemukan ada kejanggalan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, semestinya DPRD harus segera memanggil pihak eksekutif untuk melakukan shering sekaligus mintai pertanggungjawabannya. Tapi yang terjadi dalam kasus ini, kan tidak begitu. Pemda belum dimintai pertanggungjawaban, DPRD sudah berkoar-koar seakan-akan Pemda telah melanggar aturan,” cetusnya.

Sebelumnya, telah beredar luas di sejumlah media massa lokal maupun media sosial facebook, bahwa Pemkab SBB telah melakukan pemotongan secara sepihak terhadap porsi ADD tahun 2017 milik 92 desa. Total anggaran yang dipotong, jumlahnya mencapai 10 persen. Sesuai kabar yang berhembus, pemotongan itu  untuk membiayai separuh dari anggaran operasional kegiatan Pesparawi tingkat provinsi Maluku di SBB, pada pertengahan 2017.

Dugaan tersebut semakin menguat, akibat beredarnya sebuah surat sakti berupa SK Bupati nomor 412.2-437 tahun 2017, tertanggal 6 November tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati SBB nomor 412.2-79 tahun 2017, tentang penetapan rincian ADD setiap desa tahun 2017.

Surat sakti yang ditandatangani sendiri oleh bupati Yasin Payapo ini, dianggap sebagai sebuah bukti, bahwa benar Pemkab SBB telah menyunat ADD. Bukti lain yang menguatkan tudingan tersebut, yakni adanya pengakuan dari sejumlah kepala desa ke beberapa anggota komisi A DPRD SBB, bahwa jatah ADD mereka pada tahun 2017, jumlahnya telah dikurangi.

Terkait masalah itu, Sekda SBB, Mansur Tuharea sehari sebelumnya juga membantaha danya tudingan bahwa Pemda SBB telah memotong anggaran ADD 92 desa di kabupaten tersebut.

“Tidak benar itu. Kami tidak pernah melakukan pemotongan terhadap ADD. Tapi kalau bicara soal penyesuaian angka terhadap besaran jumlah penerimaan per desa yang diakibatkan oleh perubahan regulasi, memang itu benar terjadi. Setiap desa jatahnya dikurangi. Tapi, itu bukan pemotongan ya,” Tegas Sekda SBB, Mansur Tuharea kepada pers.

Tuharea menyebut, bahwa pihak-pihak yang mempermasalahkan SK bupati nomor 412.2-437, telah salah kaprah. Menurutnya, penerbitan SK 412.2-437 tentang perubahan atas lampiran keputusan sebelumnya, memang telah bedampak pada pengurangan besaran jumlah penerimaan ADD per desa. Namun poinnya, bukan berarti terjadi pemotongan secara sepihak, melainkan Pemda melakukan penyesuaian akibat dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2017.

“Itu bukan pemotongan tapi sesungguhnya adalah penyusuaian. Kebijakan itu kami ambil, karena diterbitkannya Perpres nomor 86 tahun 2017 tentang rincian APBN tahun 2017. Kita semua tahu bahwa UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan, alokasi ADD itu sumbernya 10 persen dari DAU dan DBH (dana bagi hasil). Dalam konteks ini, karena Perpres 86 itu telah dikeluarkan, otomatis harus dilakukan penyesuaian. Agar penyesuaian itu tidak liar, maka dikeluarkanlah keputusan bupati nomor 412.2.437, tanpa tidak mengurangi standarisasi penetapan 10 persen dari alokasi dana yang diamanatkan oleh UU,” pungkas Tuharea.

Pada pembahasan APBD tahun 2017, besaran DAU yang diperoleh Pemkab SBB berdasarkan data kementrian keuangan RI, sebesar Rp. 598.313.227.000. Setelah dikeluarkannya perpres 86, maka jumlahnya berubah menjadi Rp.589.772.789.000 atau terjadi pengurangan sebesar Rp.8.540.418.000.

Perubahan DAU ini, secara otomatis berdampak sistemik terhadap penetapan besaran ADD di SBB. Dimana pada sebelumnya, berdasarkan keputusan Bupati nomor 412.2-79, rincian ADD SBB tahun 2017 sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp.61.228.633.900. Namun setelah dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan SK bupati nomor 412.2-437, maka jumlahnya berkurang menjadi Rp.60.320.466.977.

“Tentu berpengaruh juga terhadap penerimaan jatah ADD per desa. Jika kita kalkukalisakan, jumlah keseluruhannya mencapai 1,5 persen atau sebesar Rp.908.166.923. Jadi dampak sistemik dari Perpres nomor 86 ini, tidak hanya berlaku di SBB. Seluruh daerah di indonesia juga mengalami hal yang sama. Maka itu, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada pemotongan. Yang ada hanya penyesuaian. Kenapa harus ada penyesuaian? Karena terjadi defisit pada APBN,” jelasnya (SMR).

 

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top