NASIONAL

Program Pilkada Berintegritas, Cara KPK Cegah Kepala Daerah Lakukan Korupsi

Sejumlah calon kepala daerah ikut hadir dalam acara pembekalan antikorupsi untuk para pasangan calon kepala daerah yang digelar KPK di kantor gubernur Maluku, Kamis (26/4/2018)

AMBON,SERAMBIMALUKU.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program Pilkada Berintegritas di Maluku. Dalam program ini, KPK menggelar dua kegiatan sekaligus. Kegiatan pertama adalah pembekalan untuk para pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Juni mendatang.

Untuk membekali para pasangan calon kepala daerah, KPK berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaaan Agung, dan Kepolisian.

Program Pilkada Berintegritas dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya perilaku antikorupsi dan pencegahan korupsi pasangan calon kepala daerah.

Tujuan lain adalah untuk memberikan pemahaman persoalan-persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“KPK optimistis korupsi bisa dicegah dan dihentikan asal dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen yang kuat, pembekalan ini merupakan langkah awal untuk mencegah kasus tindak pidana korupsi yang sudah banyak menjerat kepala daerah di Indonesia kata Penasehat KPK Mohammad Tsani Annafari, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Kamis, (26/4/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Maluku ini diikuti oleh 9 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Maluku, yaitu 3 pasangan dari Provinsi Maluku, 3 pasangan dari Kabupaten Maluku Tenggara, dan 3 pasangan dari Kota Tual.

Pembekalan ini dipandang perlu dilakukan karena KPK mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati dan wakil terjerat kasus korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya 9 titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik tersebut adalah perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.

Selain pembekalan antikorupsi, KPK memanfaatkan moment Pilkada Berintegritas 2018 di Provinsi Maluku untuk memfasilitasi pengumuman Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) masing-masing calon kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Tujuannya untuk para calon kepala daerah adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya.

KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN memang benar-benar miliknya. Masyakarat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, Calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya.

Selain Provinsi Maluku, kegiatan Pilkada Berintegritas 2018 juga dilaksanakan di 14 provinsi lain di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. (SMN)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top