by

Protes Eksekusi Lahan, Saniri Negeri Batu Merah Ancam Blokade Jalan

AMBON, SERAMBIMALUKU.com-Upaya Pengadilan Negeri Ambon untuk mengeksekusi sebidnag tanah di kawasan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Ambon menuai kecaman dari pemangku adat (Saniri) Negeri dan Pemerintah Negeri Batu Merah.

Saniri Negeri Batu Merah akan memblokade ruas jalan Jenderl Sudirman jika Pengadilan Negeri Ambon tetap untuk mengeksekusi sebidang tanah seluas 5.727 meter persegi yang berada di kawasan tersebut.

Ketua Saniri Negeri Batu Merah, Salem Tahalua untuk beberapa kata-kata yang berbicara tentang upaya eksekusi dengan akan dilakukan dengan berbagai cara, alasan tanah yang akan dieksekusi secara resmi menjadi hak milik masyarakat setempat.

“Kami minta agar pengadilan membatalkan kegiatan (eksekusi) yang akan dilakukan. Kalau tidak kita akan melakukan aksi besar-bedaran untuk mengeluarkan itu, kita akan blokade jalan, ”tegas Tahalua saat didampingi Pejabat Negeri Batu Merah, Salim Kiat dan tokoh masyarakat Negeri Batu Merah lainnya, di lokasi lahan yang akan di eksekusi, Senin (10 / 9/2018).

Ketua Saniri, Negeri Batu Merah, Salem Tahalua menunjukkan petuanan dan daftar petuanan Negeri Batu Merah, Senin (10/9/2018)

Tahalua menjelaskan, luas luas 5.727 meter persegi yang saat ini disengketakan itu sebelumnya telah menjadi hak keluarga besar Nurlette setelah putusan peninjauan kembali di Mahkama Agung RI sejak tahun 2004 silam. Status status hukum telah menjadi inkra dan menjadi hak milik keluarga Nurlette.

“Tapi yang mengherankan, yang lain lagi, dieksekusi oleh pengadilan berdasarkan Hak Hak Nomor: 3414 atas nama Marthin Hentiana, yang berada di Jalan Kebun Cengkeh,” herannya.

Dia mengatakan surat pemberitahuan ekseskusi dari pengadilan tertanggal 23 Juli 2018 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3414 atas nama Marthin Hentiana, yang berlokasi di Jalan Kebun Cengkeh. Sementara Sertifikat Hak Milik Nomor: 3414 itu merupakan kosong dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 97 atas nama Anthon Soselisa, yang terletak di Tantui.

Menurutnya perintah eksekusi tersebut salah sasaran, sebab lokasi objek sangat jelas.

“Kami masyarakat awam pun bingung melakukan eksekusi penyerahan oleh pihak terhadap keluarga Nurlete dalam hal ini adalah Almarhum Taher Nurlete terhadap daftar dati Tomalahu 1814 yang dilakukan oleh keluarga besar Nurlete sudah melakukan eksekusi penyerahan oleh pengadilan sejak tahun 2004 yang lucunya ada eksekusi pada saat ini, ”Ungkapnya.

“Kami bertanya bagaimana ada eksekusi di atas eksekusi, apakah ini permainan ?, tapi hak-hak masyarakat adat dirampas oleh piahk-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dia menegeaskan, proses eksekusi terhadap lahan yang saat ini telah menjadi hak milik Nurdin Fattah itu sangat menginjak-injak harkat dan martabat masyarakat Negeri Batu Merah sebagai pemilik petuanan.

“Jangan harga diri di sini di injak-injak oleh orang-orang yang berduit. Kalau seperti itu berarti hukum ini hanya ditetapkan oleh orang-orang yang berdulit saja, maka kita bisa melakukan apa saja, ”keaslnya.

Sementara itu, Kepala Dati, Nurdin Nurlette mengatakan jika eksekusi tetap dilakukan oleh pengadilan maka konsekwensinya jalan Jenderal Sudirman yang selama ini menjadi akses utama di Kota Ambon akan ditutup.

“Kita akan menutup jalan jika eksekusi dilakukan,” tegasnya.

Dia pun mempertanyakan legalitas sertifikat 3414 yang dikeluarkan badan pertanahan Nasional, padahal lahan tersebut telah menjadi hak milik kelyarga besar Nurlette sebelum dijual kepada Nurdin Fattah.

“Saya mau tanya ke pengadilan, dengan daftar dati itu mana yang paling kuat,” tanya Nurdin. (SMJ)

BACA JUGA :
loading...

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA TERKINI