MALUKU

Tak Ingin Pulau Buru Jadi Minamata, OKP dan Warga Adat Desak Gubernur Tertibkan Gunung Botak

Para tokoh adat Pulau Buru bersama LSM dan pimpinan OKP menemui Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/3/2018). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku menertibkan Gunung Botak

AMBON,SERAMBIMALUKU.com -Puluhan warga adat dari Pulau Buru, bersama LSM dan berbagai pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera menertibkan kawasan Gunung Botak dari aktivitas pertambangan illegal.

Desakan itu disampaikan para tokoh adat dan pimpinan OKP di Kabupaten Buru saat menemui Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis sore (8/3/2018).

Mereka khawatir, aktivitas illegal di kawasan Gunung Botak akan berdampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat buru di kemudian hari. Sebab kondisi lingkungan di kawasan tersebut saat ini sudah sangat parah.

Para tokoh adat yang datang menemui Sahuburua ini diantaranya, Raja Kayeli, Abdullah Wael yang memiliki petuanan di kawasan
Gunung Botak, para kepala soa (pemangku adat), dan sejumlah perangkat desa di wilayah tersebut.

Camat Kayeli, Ismail Soamole juga ikut dalam rombongan tersebut bersama dengan, Ketua DPD KNPI Kabupaten Buru, Muhamad Hamdani Jafar, Ketua HMI Cabang Namlea Akmal Mahtelu, Ketua PMII Cabang Nalea, Salamat Rahawarin, Ketua IMM Cabang Nalea,
Dahlan Fatah, dan Ketua GMNI Namlea, Akbar Bugis.

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, mereka mendesak agar pemerintah provinsi Maluku dapat segera menertibkan peredaran mercuri dan sianida di kawasan tersebut, sebagaimana intruksi Presiden Joko Widodo.

“Tadi kami bersama Pak Plt Gubernur Maluku, ada beberapa hal yang kami sampaikan tapi substansinya itu, kami tetap fokus pada intruksi Presiden Joko Widodo saat datang ke Buru tahun 2015 lalu itu terkait penutupan Gunung Botak,”kata Ketua KNPI
Kabupaten Buru, Muhamad Hamdani Jafar kepada waratwan di Kantor Gubernur Maluku.

Dia menjelaskan, aktivitas illegal di kawasan Gunung Botak saat ini sudah sangat meresahkan, sebab peredaran mercuri dan sianida sulit diatasi. Diapun meminta gubernur dan aparat berwenang agar dapat mengungkap dan menangkap para aktor yang selama ini bermain di gunung Botak.

“Bapak Presiden sudah mengingatkan soal sianida dan mercuri di Gunung Botak, lalu dimana bapak-bapak kepolisian, mengapa mercuri dan sianida sampai saat ini tidak bisa diditeksi siapa cukong dan otak dibalik peredaran mercuri dan sianida disana,”Tanya dia.

Dia mengaku banyak hasil penelitian dari para ahli dan lembaga yang berkompeten menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Botak saat ini sangat parah, dan diperkirakan 10-15 tahun mendatang warga di Pulau Buru akan terkena dampak langsung dari aktivitas illegal di Gunung Botak tersebut.

“Kami sangat khawatir dan sekaligus prihatin terhadap kondisi ini, kami khawatir dengan generasi di Pulau Buru, karenanya kami meminta agar aktivitas illegal disana dapat ditertibkan,”desaknya.

Dia juga mengingatkan untuk perusahan yang tidak memiliki izin operasi di kawasan Gunung Botak agar segera angkat kaki dari wilayah tersebut, sebab keberadaan perusahan yang tidak mengantongi izin akan menambah terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah itu.

“Bagi yang sudah mengantongi izin kami minta agar dapat memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk yang tidak mengantongi izin segera tinggalkan Gunung Botak,”katanya.

Sementara itu, Ketua LSM Parlemen Jalanan Kabupaten Buru, Ruslan Soamole meminta pemerintah provinsi Maluku segera menertibkan aktivitas illegal di Gunung Botak sebab sampai saat ini, penambang illegal masih menggunakan system rendaman dan tong yang membutuhkan sianida dan mercuri.

“Peredaran mercuri dan sianida di Gunung Botak harus ditertibkan, masih banyak disana karena mereka menggunakan tong dan rendaman, dan itu sangat berpotensi merusak lingkungan dan juga mengancam keselamatan warga,”ujarnya.

Dia mengaku sangat kahwatir bencana kemanusiaan yang terjadi di Minamata, Japang akan terjadi di Kabupaten Buru mengingat penggunaan zat berbahaya berupa mercuri dan sianida saat ini sudah sangat diluar ambang batas dan sulit dikendalikan.

“Harus segera ditertibkan karena jika tidak bencana yang terjadi di Minamata bisa saja terjadi di Pulau Buru dan kita tidak menginginkan hal itu,”ujarnya.

Dia mengancam jika aktivitas gunung botak dan peredaran sinida serta mercuri tidak juga ditertibkan, maka pihaknya bersama seluruh potensi yanga da di Kabupaten Buru akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

“Kami akan demo besar-besaran jika Gunung Botak tidak ditertibkan dari aktiviltas illegal,”ancamnya.

Menurut mereka dalam pertemuan itu Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahubura telah berjanji akan menindaklanjuri persoalan tersebut dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesiakan amsalah tersebut.“Alhamdulillah, Pak gubernur tadi mengaku akan menindaklanjuti tuntan kami,”kata Soamole. (SMJ)

Click to comment

BERITA TERKINI

To Top